KARAWANG (Majalahukum.com) – Pemerintah Kabupaten Karawang terus mematangkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah guna mengawal percepatan Program Prioritas Nasional Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat.
Sekretaris Daerah Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP, MP didampingi Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan menghadiri Rapat Koordinasi Revitalisasi Tambak Nila Salin Pantai Pantura di Sekretariat Negara, Jakarta Pusat (08/09).
Langkah ini difokuskan pada penyelesaian dinamika tata batas lahan, kepastian tata ruang, hingga pendekatan sosial bagi masyarakat terdampak.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan total luas kawasan revitalisasi mencapai 14.067,5 hektar.
Sekda menekankan keterbukaan
informasi, kepastian lokasi relokasi warga, serta skema pascaproyek. Sementara progress pemetaan batas kawasan saat ini sudah 50%.
“Kondisi saat ini memiliki kompleksitas yang agak berbeda dan membutuhkan keterbukaan pelaksanaan program.
Perlu ada kejelasan mengenai dua poin utama, yaitu skema investasi serta arah kebijakan pasca-program kedepannya,” ujar Sekda.
Atas nama Pemerintah Daerah, Bupati Karawang menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional ini, karena diyakini dapat membawa dampak positif bagi penataan lingkungan, restorasi kawasan mangrove, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Pantura.
Pemerintah Kabupaten Karawang mendukung penuh Proyek Strategis nasional dengan sinergi seluruh aparat di lapangan yang kini siap bergerak dan tinggal menunggu arahan teknis serta koordinasi lebih lanjut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
(Ahmad Z)
