BANDUNG, MAJALAHUKUM.COM — Redaksi Majalahukum.com melakukan koreksi dan pembaruan atas pemberitaan sebelumnya mengenai langkah DPP LSM Gema Rakyat Anti-Korupsi (GRASI) yang meminta verifikasi administratif terkait Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), status kelulusan, Nomor Ijazah Nasional (NIN), dan ijazah atas nama Hj. Yuslita Sumartini Bilqis.
Koreksi dilakukan setelah LLDIKTI Wilayah IV memberikan jawaban resmi atas Surat DPP GRASI Nomor 341292/DPP/LSM-GRASI/KONF/XI/2026. Dalam surat bernomor 13479/LL4/KM/2026 tertanggal 2 November 2026, LLDIKTI Wilayah IV menjelaskan bahwa Institut Teknologi Indonesia (ITI) yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan bukan berada di bawah pembinaan LLDIKTI Wilayah IV, melainkan di bawah pembinaan LLDIKTI Wilayah III.
LLDIKTI Wilayah IV selanjutnya mengarahkan agar tindak lanjut permohonan verifikasi dan validasi data atas nama Hj. Yuslita Sumartini Bilqis dikoordinasikan dengan LLDIKTI Wilayah III Jakarta.
Surat GRASI Tetap Diterima dan Dijawab
Fakta bahwa DPP GRASI telah menyampaikan surat permohonan kepada LLDIKTI Wilayah IV tetap benar. Surat tersebut berisi permintaan verifikasi dan validasi administratif RPL, status kelulusan, NIN, serta ijazah pada Program Studi S1 Manajemen Institut Teknologi Indonesia.
Namun, LLDIKTI Wilayah IV tidak masuk pada substansi pemeriksaan akademik yang dimohonkan karena ITI bukan perguruan tinggi binaannya. Jawaban resmi tersebut pada pokoknya mengarahkan kewenangan penanganan kepada LLDIKTI Wilayah III.
GRASI Tindak Lanjuti ke LLDIKTI Wilayah III
Menindaklanjuti jawaban resmi tersebut, DPP GRASI menyatakan akan meneruskan proses melalui LLDIKTI Wilayah III dengan jalur yang sesuai. Pokok yang dimintakan pemeriksaan tetap berkaitan dengan kecocokan data PDDikti, pelaksanaan RPL, dasar capaian pembelajaran yang direkognisi, jumlah SKS, proses asesmen, SKS yang benar-benar ditempuh, tugas akhir atau asesmen akhir, tanggal yudisium, NIN, serta penerbitan ijazah.
GRASI menegaskan bahwa tindak lanjut tersebut bukan pernyataan bahwa ijazah atau proses akademik Yuslita bermasalah. Organisasi itu meminta agar penilaian dilakukan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan data dan dokumen resmi.
RPL Bukan Persoalan yang Dipersoalkan GRASI
Dalam surat sebelumnya, GRASI juga telah menegaskan bahwa RPL merupakan mekanisme yang dibenarkan dalam pendidikan tinggi. Lulusan SMA atau sederajat pada prinsipnya dapat mengikuti RPL Perolehan Kredit sepanjang memiliki capaian pembelajaran yang relevan dan memenuhi proses asesmen sesuai ketentuan.
Karena itu, fokus klarifikasi GRASI bukan keberadaan jalur RPL, melainkan memastikan apakah proses individual, rekognisi SKS, asesmen, proses pembelajaran, kelulusan, NIN, dan penerbitan dokumen akademik telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada waktunya.
Redaksi Sampaikan Permohonan Maaf
Majalahukum.com menyampaikan permohonan maaf kepada pembaca dan pihak-pihak terkait atas kekeliruan informasi mengenai wilayah pembinaan Institut Teknologi Indonesia pada pemberitaan sebelumnya.
Koreksi ini diterbitkan sebagai bentuk tanggung jawab redaksi terhadap akurasi informasi. Pemberitaan sebelumnya tetap menjadi bagian dari kronologi karena fakta pengiriman surat GRASI ke LLDIKTI Wilayah IV memang terjadi, namun bagian mengenai kewenangan pembinaan ITI telah diperbaiki berdasarkan surat resmi LLDIKTI Wilayah IV.
Hak Jawab Tetap Terbuka
Majalahukum.com membuka ruang hak jawab, koreksi, dan klarifikasi kepada Hj. Yuslita Sumartini Bilqis, Institut Teknologi Indonesia, LLDIKTI Wilayah III, LLDIKTI Wilayah IV, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta pihak lain yang berkepentingan. Setiap tanggapan resmi yang diterima akan dimuat secara proporsional sesuai kaidah jurnalistik. (Red)
