Bandung-Majalahukum.com|Lembaga Gema Rakyat Anti-Korupsi (GRASI) akan menggelar aksi unjuk rasa damai di Kota Bandung pada Rabu, 16 September 2026.
Dua titik yang akan menjadi lokasi penyampaian aspirasi yakni Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
Aksi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial GRASI terhadap penggunaan anggaran publik, pelaksanaan pekerjaan pemerintah, kualitas hasil pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.
Massa GRASI direncanakan berkumpul di kawasan Jalan Laswi, Kota Bandung, sekitar pukul 09.00 WIB, sebelum bergerak menuju lokasi aksi.
Soroti Pemeliharaan Jalan di Jawa Barat
Pada titik aksi DBMPR Provinsi Jawa Barat, GRASI akan menyoroti pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pemeliharaan rutin jalan.
GRASI meminta agar penggunaan anggaran pemeliharaan jalan dapat dijelaskan secara transparan, mulai dari lokasi penanganan, volume pekerjaan, penggunaan material, mutu hasil pekerjaan hingga pertanggungjawaban administrasi dan keuangannya.
Lembaga tersebut juga meminta adanya pencocokan antara dokumen resmi dengan kondisi pekerjaan di lapangan.
Ketua Umum LSM Gema Rakyat Anti-Korupsi (GRASI), Mardi M Malau, S.P., mengatakan anggaran pemeliharaan jalan merupakan uang rakyat sehingga manfaatnya harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pemeliharaan jalan harus dapat dipertanggungjawabkan. Rakyat berhak mengetahui jalan mana yang ditangani, bagaimana kualitas pekerjaannya, dan sejauh mana anggaran itu benar-benar memberikan manfaat,”
Menurutnya, apabila dalam proses pencocokan dokumen dan kondisi lapangan ditemukan ketidaksesuaian material, maka hal tersebut perlu diperiksa lebih lanjut oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
“Kami tidak ingin membangun tuduhan tanpa dasar. Tetapi apabila terdapat indikasi penyimpangan atau dugaan KKN, maka kami meminta dilakukan pemeriksaan secara objektif terhadap pejabat maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut,”
GRASI Juga Soroti Asrama Haji Indramayu
Setelah menyampaikan aspirasi di DBMPR Jawa Barat, massa GRASI akan bergerak menuju Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
Di lokasi tersebut, GRASI akan menyuarakan persoalan yang berkaitan dengan pembangunan, kondisi, pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas Asrama Haji Indramayu.
GRASI menilai fasilitas yang dibangun menggunakan uang negara untuk kepentingan pelayanan jemaah haji harus memiliki kualitas yang baik, layak digunakan, terawat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Asrama Haji bukan sekadar bangunan pemerintah. Di sana ada harapan umat, ada pelayanan kepada calon tamu Allah, dan ada uang negara yang digunakan untuk membangunnya. Karena itu kualitas dan pemeliharaannya tidak boleh dianggap sepele,”
Ia menegaskan, GRASI meminta dilakukan evaluasi teknis dan administratif terhadap pekerjaan pembangunan maupun pemeliharaan fasilitas tersebut apabila ditemukan persoalan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Jangan sampai fasilitas yang seharusnya memberikan kenyamanan kepada umat justru menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Kalau ada dugaan ketidaksesuaian, periksa. Kalau ada pihak yang bertanggung jawab, mintai penjelasan. Semua harus dibuka secara objektif dan profesional,”
Tak Semua Data Akan Dibuka di Atas Mobil Komando
Dalam aksi tersebut, GRASI tidak berencana membuka seluruh bahan pemantauan dan dokumen secara terperinci kepada publik.
Menurut Mardi, sebagian data hanya akan disampaikan kepada instansi tujuan maupun aparat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.
Langkah tersebut dilakukan agar dokumen dan bahan yang dimiliki GRASI tidak dipergunakan oleh pihak lain untuk kepentingan di luar tujuan pengawasan.
“Kami akan menyampaikan pokok persoalannya kepada publik. Tetapi bukti, dokumen, rincian temuan dan bahan tertentu akan kami serahkan langsung kepada pihak yang berwenang. Kami tidak ingin bahan pengawasan masyarakat dimanfaatkan oleh oknum atau pihak lain yang mempunyai kepentingan,”
“Suara Rakyat Jangan Dianggap Gangguan”
Mardi menegaskan bahwa aksi GRASI dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan uang negara.
Menurutnya, kritik masyarakat seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan bukan dipandang sebagai ancaman.
“Suara rakyat jangan dianggap sebagai gangguan. Kritik masyarakat harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi. Kami ingin pembangunan berjalan benar, uang rakyat dijaga, jalan rakyat benar-benar dipelihara, dan fasilitas haji benar-benar memberikan pelayanan terbaik kepada umat,”
Ia juga meminta aparat pengawasan dan penegak hukum tidak ragu melakukan pemeriksaan apabila kemudian ditemukan adanya indikasi pelanggaran.
“Kalau semuanya sudah sesuai aturan, sampaikan kepada masyarakat dengan data yang terbuka. Tetapi kalau ditemukan indikasi penyimpangan, jangan ada yang dilindungi. Pejabat ataupun pihak lain yang diduga terlibat harus diperiksa sesuai hukum,”
GRASI memastikan aksi pada 16 September 2026 akan dilakukan secara damai, tertib dan bertanggung jawab, serta berkoordinasi dengan aparat kepolisian terkait pengamanan dan pengaturan lalu lintas.
Sampai berita ini diterbitkan, Majalahukum.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada DBMPR Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, maupun pihak lain yang berkaitan dengan substansi aspirasi GRASI. (Red)
