BANDUNG (Majalahukum.com) – Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat memiliki dinamika yang tinggi, baik secara geografis maupun demografis. Keberagaman masyarakat menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Berbagai persoalan masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Bandung, mulai dari tingginya angka pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan ekonomi, krisis pengelolaan sampah, hingga meningkatnya angka kriminalitas yang dinilai sebagai dampak dari persoalan sosial dan ekonomi.
Dengan banyaknya program pembangunan yang harus dijalankan, dibutuhkan kepemimpinan yang cerdas, solid, dan memahami tata kelola pemerintahan agar berbagai persoalan tersebut dapat diselesaikan secara efektif.
Ketua Presidium Corong Jabar, Perhimpunan Politisi, Aktivis, Profesi, Guru Besar, Akademisi, dan Tokoh Masyarakat, Yusuf Sumpena, SH., SPM. atau yang akrab disapa Kang Iyus, menilai Kota Bandung membutuhkan keharmonisan antara Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Sinergi dan keharmonisan seluruh unsur pemerintahan sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Kang Iyus.
Menurutnya, kompleksitas persoalan Kota Bandung tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu orang pemimpin. Ia menekankan pentingnya penerapan manajemen modern melalui siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act) sebagai metode perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kerja, menyelesaikan persoalan, serta mengendalikan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah.
Selain itu, Kang Iyus menegaskan bahwa pendelegasian tugas kepada seluruh perangkat daerah merupakan kunci agar program kerja dapat direalisasikan secara cepat, tepat, dan terukur.
“Permasalahan Kota Bandung tidak bisa diselesaikan dengan pola kepemimpinan one man show. Diperlukan kerja sama tim yang solid agar setiap persoalan dapat ditangani secara optimal,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan Kota Bandung sangat bergantung pada kekompakan antara Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan seluruh jajaran pemerintahan.
“Kita harus mencintai masyarakat Kota Bandung. Semua pihak harus fokus bekerja demi kepentingan rakyat. Amanah yang diberikan masyarakat kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus dijaga dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Kang Iyus juga mengingatkan agar para pemimpin Kota Bandung senantiasa membuka ruang dialog dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi para tokoh, serta membangun sinergi dengan DPRD Kota Bandung sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Pemimpin Kota Bandung harus mau mendengar aspirasi masyarakat, para tokoh, serta bersinergi dengan wakil rakyat di DPRD Kota Bandung demi mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Red)
