Prasa—atau lebih tepatnya ungkapan—“Taklukkan laut sebelum laut menaklukkan kita” pernah dimuat Harian Kompas pada 17 Februari 2008. Ungkapan tersebut berkaitan dengan nasib para nelayan yang harus menghadapi cuaca ekstrem dan angin barat sepanjang musim.
Bagi nelayan, menghadapi cuaca buruk sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Ketika tidak memungkinkan untuk melaut, waktu senggang biasanya dimanfaatkan untuk memperbaiki jaring, memperbaiki perahu, atau mengerjakan berbagai pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan aktivitas melaut.
Namun, persoalan yang dihadapi nelayan saat ini semakin kompleks.
Cuaca panas berlangsung lebih lama, sementara perubahan cuaca semakin fluktuatif. Kondisi tersebut membuat nelayan kesulitan memprediksi kapan waktu yang tepat untuk melaut.
Dalam kondisi normal, Februari biasanya sudah memasuki fase berakhirnya musim angin barat. Tetapi perubahan pola cuaca membuat kebiasaan tersebut tidak lagi mudah dijadikan patokan.
Di tengah ketidakpastian cuaca, nelayan juga dihadapkan pada persoalan klasik yang tak kunjung selesai: mahalnya bahan bakar minyak (BBM).
Bagi nelayan, BBM bukan sekadar komoditas. BBM adalah bahan bakar untuk menghidupkan perahu dan menggerakkan roda kehidupan keluarga.
Sekitar 40–50 persen biaya operasional nelayan dapat terserap untuk kebutuhan bahan bakar. Artinya, ketika harga BBM naik, biaya melaut ikut meningkat. Sementara hasil tangkapan tidak pernah bisa dijamin.
Sebelum menghadapi musim angin barat pun, para nelayan sebenarnya sudah “ngeri-ngeri sedap” menghadapi kenaikan biaya operasional.
Presiden Joko Widodo tercatat beberapa kali melakukan perubahan harga BBM selama masa pemerintahannya.
Pada 2014, tidak lama setelah menjabat, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Harga Premium yang sebelumnya Rp6.500 per liter menjadi Rp8.500 per liter. Sementara harga solar naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.500 per liter.
Pada 2015, harga BBM kembali mengalami perubahan. Begitu pula pada 2018 ketika harga Pertalite naik menjadi Rp7.800 per liter.
Kemudian pada 2022, harga Pertalite kembali dinaikkan menjadi Rp10.000 per liter. Pemerintah ketika itu antara lain menjelaskan bahwa beban subsidi semakin besar sehingga anggaran negara perlu dialihkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan.
Jokowi memang dikenal dengan julukan “Presiden Infrastruktur”, karena pembangunan infrastruktur menjadi salah satu ciri utama pemerintahannya. Namun, pembangunan fisik semestinya tetap berjalan beriringan dengan perhatian terhadap masyarakat kecil.
Jangan sampai pembangunan jalan, jalan tol, dan berbagai proyek besar justru membuat pemerintah kurang peka terhadap jeritan rakyat yang setiap hari bergulat dengan kebutuhan dasar.
Sebab bagi masyarakat kecil, termasuk nelayan, angka kenaikan harga BBM bukan sekadar angka.
Di laut, kenaikan harga BBM bisa menentukan apakah seorang nelayan berangkat mencari ikan atau memilih tinggal di rumah.
Kini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi persoalan yang tidak jauh berbeda.
Pada masa kampanye Pilpres 2024, isu penurunan harga BBM menjadi salah satu janji yang menarik perhatian masyarakat. Harapan terhadap harga BBM yang lebih terjangkau pun ikut tumbuh. Namun, hingga kini harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud.
Bagi nelayan, persoalan harga BBM bukan sekadar persoalan angka di papan harga SPBU.
Harga BBM menentukan kemampuan mereka untuk melaut.
Ketika biaya bahan bakar meningkat sementara hasil tangkapan tidak menentu, nelayan berada dalam posisi yang sangat rentan. Pendapatan dapat menurun, sementara kebutuhan rumah tangga dan biaya operasional terus berjalan.
Dalam situasi seperti itu, utang menjadi jalan keluar yang sering kali tidak bisa dihindari.
Hari ini berutang untuk membeli BBM. Besok berutang untuk kebutuhan rumah tangga. Ketika hasil tangkapan tidak sesuai harapan, utang kembali menumpuk.
Jika keadaan ini terus berlangsung, nelayan bukan hanya menghadapi gelombang laut, tetapi juga gelombang persoalan ekonomi yang tidak kalah berat.
Kembali kepada persoalan nelayan di kawasan Tasikmalaya Selatan.
Mereka harus segera bangkit.
Seperti ungkapan yang pernah dimuat Kompas, nelayan harus mampu “menaklukkan laut sebelum laut menaklukkan kita.”
Nelayan di Cipatujah, Pamayang, Cikalong, hingga kawasan pesisir selatan lainnya membutuhkan keberpihakan nyata pemerintah.
Persoalan mereka bukan hanya soal modal.
Mereka membutuhkan kapal tangkap yang memadai, peralatan keselamatan, pengetahuan mengenai kondisi laut, teknologi penangkapan ikan, serta pengetahuan mengenai potensi sumber daya hayati laut.
Laut selatan Jawa yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia memiliki potensi sumber daya laut yang besar.
Karena itu, nelayan tidak cukup hanya dibekali perahu kecil dan jaring.
Mereka juga harus dibekali ilmu kelautan praktis agar mampu membaca kondisi laut dan melakukan penangkapan ikan di laut lepas secara aman, efektif, dan produktif.
Bukan lagi sekadar pergi ke laut, menebar jaring, lalu pulang dengan hasil tangkapan yang tidak pasti.
Mereka harus mampu memahami laut sebagai sebuah ekosistem sekaligus ruang ekonomi yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus hadir lebih nyata di tengah masyarakat nelayan.
Program pelatihan kelautan perlu diperkuat. Penyuluh perikanan dan kelautan juga harus benar-benar aktif mendampingi nelayan di setiap sentra atau pelabuhan perikanan.
Nelayan jangan hanya menjadi penerima bantuan.
Mereka harus menjadi pelaku utama yang memiliki pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan keberanian untuk mengembangkan usaha perikanannya.
Kita bisa belajar dari masyarakat Bugis-Makassar yang sejak dahulu dikenal memiliki tradisi sebagai pelaut. Pengetahuan mengenai arah angin, gelombang, arus, musim ikan, hingga teknik bertahan di laut diwariskan secara turun-temurun.
Pengetahuan semacam itu perlu dikombinasikan dengan teknologi modern.
Sistem navigasi, prakiraan cuaca, komunikasi, keselamatan pelayaran, hingga informasi mengenai potensi perikanan harus menjadi bagian dari kemampuan nelayan masa kini.
Dengan bekal tersebut, bukan tidak mungkin nelayan pesisir selatan mampu melakukan operasi penangkapan ikan selama berhari-hari di tengah laut dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keberlanjutan sumber daya.
Yang diperlukan bukan keberanian tanpa perhitungan.
Yang diperlukan adalah keberanian yang dilandasi ilmu.
Jangan Biarkan Laut Menaklukkan Nelayan
Ada ungkapan lokal yang menarik. Kawasan laut selatan sering dikaitkan dengan legenda Nyi Roro Kidul.
Terlepas dari keyakinan dan cerita rakyat yang berkembang di tengah masyarakat, yang lebih penting adalah bagaimana manusia menghadapi laut dengan ilmu pengetahuan, teknologi, keberanian, sekaligus penghormatan terhadap alam.
Laut tidak boleh hanya dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan.
Laut adalah sumber kehidupan.
Di dalamnya terdapat kekayaan alam yang dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat sekaligus kekuatan ekonomi daerah dan bangsa.
Karena itu, tugas pemerintah adalah membantu nelayan agar mampu mengelola dan memanfaatkan laut secara aman, produktif, dan berkelanjutan.
Taklukkan laut sebelum laut menaklukkan kita.
Bukan dengan kesombongan.
Bukan pula dengan melawan alam.
Tetapi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, keberanian, kemandirian, dan keberpihakan pemerintah kepada nelayan.
Sudah waktunya nelayan Tasik Selatan bangkit.
Jangan sampai mereka terus-menerus terjebak dalam lingkaran cuaca buruk, mahalnya BBM, hasil tangkapan yang tidak menentu, dan utang yang semakin menumpuk.
Pemerintah harus hadir.
Bukan hanya dengan bantuan sesaat, tetapi dengan kebijakan yang mampu mengubah kehidupan nelayan secara berkelanjutan. Sebab negara tidak boleh hanya datang ketika laut sedang tenang. Negara justru harus hadir ketika nelayan sedang berjuang menghadapi gelombang. (*)
