KARAWANG (Majalahukum.com) – Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat menangani ancaman kekeringan yang melanda sentra produksi padi di Kabupaten Karawang. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pertanian RI terkait mitigasi risiko kekeringan sekaligus menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.
Melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementan menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Kekeringan di Kabupaten Karawang bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Perum Jasa Tirta (PJT) II, serta Pemerintah Kabupaten Karawang, Sabtu (15/8/2026), di Lt. 3 Gedung Singaperbangsa.
Rapat koordinasi tersebut membahas langkah darurat menghadapi berkurangnya debit air irigasi sekaligus persoalan sampah yang menghambat aliran pada sejumlah saluran. Kondisi itu dikhawatirkan mengganggu percepatan tanam dan keberlangsungan produksi pertanian.
Berdasarkan laporan petani, sekitar 1.000 hektare sawah di Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, terdampak kekurangan pasokan air dan berpotensi mengalami gagal panen apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani.
Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., M.P., menyampaikan bahwa Pemkab Karawang akan menginstruksikan para camat dan kepala desa untuk memperkuat pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.
Selain itu, koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan PJT II akan diperkuat, khususnya dalam pemeliharaan jaringan irigasi mulai dari saluran primer, sekunder hingga tersier.
Pemkab Karawang juga menegaskan komitmennya mempertahankan lahan sawah teknis yang luasnya hampir 87.000 hektare agar tidak tergerus oleh alih fungsi lahan untuk permukiman maupun kawasan industri.
Karawang sendiri menargetkan produksi beras tetap berada pada level optimal dengan capaian sekitar 1,45 juta ton gabah kering panen (GKP) per tahun.
“Kami berkomitmen penuh menjaga lahan pertanian agar tidak tergerus perkotaan maupun industri. Petani kami sangat siap mendukung peningkatan Indeks Pertanaman (IP), namun dukungan infrastruktur air, kebersihan saluran irigasi, dan perbaikan sarana teknis dari Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan,” tegas Bupati Karawang.
Merespons kondisi tersebut, Kementerian Pertanian melalui direktorat jenderal terkait menyambut baik sinergi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Kementan juga menyatakan kesiapan menurunkan 20 unit alat berat jenis beko di bawah koordinasi Bupati Karawang. Alat berat tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengerukan, normalisasi, dan pembersihan saluran air yang mengalami gangguan.
Langkah cepat tersebut diharapkan dapat memulihkan kelancaran distribusi air ke areal persawahan, mencegah meluasnya dampak kekeringan, serta memastikan produksi padi Karawang tetap terjaga sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional.
(Ahmad Z)
