Jakarta, MH — Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan pertanahan berkembang menjadi salah satu perkara korupsi yang paling menyita perhatian publik sepanjang 2026. Bukan hanya karena operasi tersebut menyeret pejabat tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), tetapi juga karena perkara diduga berkaitan dengan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB), melibatkan pihak swasta, serta diikuti pengamanan uang rupiah dan valuta asing dalam sekitar 20 koper.
Operasi yang dilakukan KPK pada Senin, 14 September 2026, di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek itu mengamankan 17 orang. Di antara mereka terdapat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi.
Operasi tersebut tercatat sebagai OTT ke-20 KPK sepanjang 2026. KPK kemudian mengungkap bahwa perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor serta dugaan adanya penerimaan-penerimaan lain oleh penyelenggara negara.
Perkara Naik ke Penyidikan
Perkembangan perkara berlangsung cepat. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan dan menggelar ekspose perkara di tingkat pimpinan, KPK memutuskan meningkatkan penanganan kasus dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Pada Selasa, 15 September 2026, sebanyak delapan orang diberitakan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK.
Para tersangka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat ATR/BPN, pihak swasta, hingga pihak di luar birokrasi pertanahan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perkara ini tidak lagi semata-mata merupakan operasi penindakan awal, melainkan telah memasuki proses penyidikan untuk mengurai siapa pemberi, siapa penerima, bagaimana aliran uang berlangsung, serta keputusan pertanahan apa yang diduga berkaitan dengan transaksi tersebut.
Presdir Summarecon Turut Terjerat
Salah satu nama yang paling mendapat perhatian adalah Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi. Adrianto termasuk pihak yang diamankan dalam operasi KPK dan selanjutnya diberitakan menjadi salah seorang tersangka dalam perkara yang disebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor.
Masuknya pimpinan salah satu perusahaan pengembang besar tersebut membuat perkara ini tidak lagi hanya menyangkut dugaan penyimpangan internal birokrasi pertanahan. Penyidikan KPK berpotensi membuka hubungan antara pihak yang membutuhkan pelayanan atau keputusan pertanahan dengan pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pemberian maupun administrasi hak atas tanah.
Namun demikian, seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk diperlakukan berdasarkan asas praduga tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sekitar 20 Koper Uang Diamankan
Salah satu fakta paling mencolok dari rangkaian operasi tersebut adalah pengamanan uang tunai dalam jumlah besar. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa tim mengamankan uang dalam bentuk rupiah maupun valuta asing yang ditemukan dalam berbagai kemasan, antara lain boks, kardus, serta koper. Jumlah koper yang diamankan disebut mencapai sekitar 20 koper.
Pada saat keterangan awal diberikan, KPK masih melakukan proses penghitungan. Nilainya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, meskipun nominal final masih harus menunggu hasil penghitungan dan keterangan resmi lembaga antirasuah tersebut.
Besarnya uang yang diamankan menimbulkan pertanyaan hukum yang harus dijawab melalui penyidikan: dari mana uang berasal, kepada siapa uang itu diberikan atau akan diberikan, apakah seluruh uang berkaitan dengan satu pengurusan HGB atau berasal dari sejumlah transaksi berbeda, dan apakah uang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan keputusan atau tindakan tertentu dalam administrasi pertanahan. Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi krusial untuk membangun konstruksi perkara secara utuh.
Ada Dugaan “Penerimaan-Penerimaan Lain”
KPK memberikan sinyal bahwa kasus tersebut kemungkinan tidak berhenti pada satu transaksi. Selain dugaan korupsi dalam proses pengurusan HGB, KPK juga menyebut adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya oleh penyelenggara negara.
Frasa tersebut penting karena apabila penyidikan menemukan adanya penerimaan yang terjadi berulang kali atau berkaitan dengan berbagai pelayanan pertanahan, perkara ini dapat berkembang jauh lebih luas dibandingkan sekadar satu proses penerbitan atau pengurusan HGB. Penyidik perlu menelusuri apakah uang yang ditemukan mempunyai kaitan dengan sejumlah permohonan pertanahan, perusahaan lain, bidang tanah lain, atau keputusan administratif lainnya.
Politikus dan Mantan Kepala Daerah Ikut Diamankan
Rangkaian OTT tersebut juga menyentuh pihak di luar birokrasi pertanahan dan perusahaan pengembang. KPK turut mengamankan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, yang dikenal sebagai salah seorang pengurus DPP Partai Golkar, serta Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen. Keduanya kemudian masuk dalam kelompok pihak yang diberitakan ditetapkan sebagai tersangka.
Keterlibatan orang-orang dengan latar belakang berbeda membuat struktur perkara menjadi semakin menarik untuk ditelusuri. Penyidikan KPK akan menentukan apakah terdapat mata rantai yang menghubungkan pihak perusahaan, pejabat pertanahan, perantara, maupun pihak-pihak lainnya dalam proses pengurusan hak atas tanah tersebut.
Status Kepala Kantah Tangerang Harus Dibedakan
Ada satu hal yang penting ditegaskan agar pemberitaan tidak keliru. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi termasuk pihak yang diamankan dalam rangkaian OTT, tetapi berdasarkan perkembangan informasi sampai berita ini disusun, namanya tidak termasuk dalam daftar delapan orang yang diberitakan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Karena itu, secara hukum maupun jurnalistik, istilah “diamankan” atau “diperiksa” tidak dapat otomatis disamakan dengan status “tersangka”. Perbedaan tersebut penting untuk menjaga akurasi pemberitaan dan penghormatan terhadap hak setiap orang dalam proses hukum, sebab status hukum seseorang hanya dapat dinyatakan berdasarkan tindakan resmi penegak hukum, bukan semata karena orang tersebut berada di lokasi operasi atau dimintai keterangan.
Bukan Sekadar Soal Uang, tetapi Keabsahan Proses Pertanahan
Kasus ini mempunyai dimensi hukum yang jauh lebih besar daripada perkara suap biasa. Hak Guna Bangunan merupakan salah satu hak atas tanah yang proses pemberian, perpanjangan, pembaruan maupun administrasinya membutuhkan pemeriksaan terhadap data fisik dan data yuridis tanah.
Di dalam proses tersebut terdapat berbagai dokumen penting, seperti alas hak, riwayat tanah, surat ukur, peta bidang, berita acara pemeriksaan tanah, keputusan pemberian hak, warkah pertanahan, hingga sertifikat. Karena itulah dugaan korupsi dalam pengurusan HGB bukan hanya menyentuh persoalan pemberian dan penerimaan uang, tetapi juga memunculkan pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah dugaan transaksi tersebut memengaruhi substansi keputusan pertanahan?
Ada perbedaan hukum yang sangat besar antara pemberian uang untuk mempercepat pelayanan yang sebenarnya seluruh persyaratannya telah sah dengan pemberian uang untuk membuat permohonan yang seharusnya tidak memenuhi syarat menjadi lolos. Penyidikan perlu menjawab apakah terdapat tindakan untuk mengabaikan data fisik atau data yuridis, menutup mata terhadap sengketa dan tumpang tindih, mengubah hasil pemeriksaan, mempercepat proses tanpa dasar, atau bahkan memuluskan lahirnya suatu hak atas tanah yang secara substantif bermasalah.
Jika hal terakhir terjadi, kasus ini akan mempunyai implikasi jauh melampaui pertanggungjawaban pidana perorangan.
Warkah dan Sertifikat Bisa Menjadi Kunci
Penyidikan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB hampir pasti membutuhkan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen pertanahan. Warkah yang menjadi dasar penerbitan hak dapat menjadi salah satu sumber pembuktian terpenting karena penyidik dapat menelusuri surat ukur, gambar ukur, peta bidang, identitas pemohon, alas hak, berita acara pemeriksaan tanah, risalah panitia pemeriksaan, keputusan pemberian hak, hingga dokumen yang menunjukkan alur disposisi dan persetujuan pejabat.
Dari dokumen-dokumen itulah dapat terlihat apakah proses berjalan sebagaimana mestinya atau terdapat intervensi yang berkaitan dengan dugaan pemberian uang. Namun penting pula ditegaskan bahwa keberadaan tindak pidana korupsi tidak serta-merta menyebabkan setiap sertifikat yang berkaitan dengan perkara otomatis batal.
Keabsahan produk pertanahan tetap harus dinilai berdasarkan kewenangan pejabat, prosedur penerbitan, kebenaran data fisik dan yuridis, substansi keputusan, serta mekanisme hukum pembatalannya. Meski demikian, apabila tindak pidana terbukti mempunyai hubungan langsung dengan lahirnya suatu keputusan pertanahan, fakta tersebut dapat menjadi sangat penting dalam proses administrasi maupun perkara di pengadilan.
Ujian Serius bagi Integritas ATR/BPN
Perkara ini menjadi ujian serius bagi Kementerian ATR/BPN. BPN mempunyai posisi sangat strategis karena produknya menjadi dasar kepastian hukum kepemilikan dan penguasaan tanah bagi masyarakat maupun badan hukum.
Masyarakat mempercayakan kepada institusi pertanahan pertanyaan-pertanyaan fundamental: siapa pemegang hak atas suatu bidang tanah, di mana batasnya, berapa luasnya, dari mana asal haknya, apakah bidang tersebut sedang disengketakan, serta apakah sertifikat diterbitkan berdasarkan data yang benar.
Apabila proses tersebut dapat dipengaruhi oleh uang atau kepentingan tertentu, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar integritas seorang pejabat, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendaftaran dan administrasi pertanahan nasional.
Potensi Pengembangan Perkara
Besarnya barang bukti uang yang diamankan dan banyaknya pihak yang diperiksa membuka kemungkinan penyidikan berkembang. KPK dapat menelusuri rekening bank, komunikasi elektronik, transaksi keuangan, hubungan antar pihak, serta perkara pertanahan lain yang mempunyai pola serupa.
Penyidik juga dapat memeriksa apakah tindakan yang sedang diusut merupakan kejadian tunggal atau merupakan bagian dari praktik yang telah berlangsung sebelumnya. Jika terdapat bukti adanya penerimaan lain, penyidikan tidak tertutup kemungkinan menjangkau pejabat maupun pihak swasta lainnya.
Karena itu, publik sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan mengenai “siapa yang tertangkap”. Pertanyaan yang lebih substansial adalah sistem apa yang memungkinkan praktik tersebut terjadi dan keputusan pertanahan apa yang mungkin telah terpengaruh karenanya.
Delapan Tersangka, Babak Baru Dimulai
Hingga Selasa petang, 15 September 2026, perkara telah memasuki tahap penyidikan dan delapan orang diberitakan telah menjadi tersangka serta ditahan KPK. Dirjen PPTR ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presdir Summarecon Adrianto Pitojo Adhi, dan Fahd A Rafiq termasuk nama yang muncul dalam perkembangan perkara tersebut.
Kini publik menunggu penjelasan lengkap mengenai konstruksi kasus. Setidaknya ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab melalui proses hukum: HGB nomor berapa yang menjadi objek perkara, di mana bidang tanah tersebut berada dan berapa luasnya, bagaimana riwayat tanahnya, berapa nilai uang yang benar-benar berhubungan dengan pengurusan HGB, siapa pemberi dan siapa penerima, apa peran masing-masing tersangka, serta apakah terdapat keputusan atau produk administrasi pertanahan yang lahir karena pengaruh perbuatan melawan hukum.
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan apakah perkara ini berhenti sebagai perkara korupsi individual atau justru membuka persoalan yang jauh lebih besar mengenai tata kelola pertanahan Indonesia.
Operasi senyap KPK pada 14 September 2026 telah membuka pintu menuju penyidikan yang mempertemukan birokrasi pertanahan, korporasi, politik, uang, dan administrasi hak atas tanah dalam satu perkara. Ketika sekitar 20 koper uang masuk ke ruang penyidikan, publik patut menunggu jawaban yang jauh lebih besar daripada sekadar siapa yang tertangkap. (BSDR, Bernard Simamora)
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan perkembangan informasi hingga Selasa, 15 September 2026. Status hukum pihak-pihak yang diperiksa, jumlah barang bukti, nilai uang, konstruksi perkara, maupun lingkup penyidikan dapat berkembang sesuai keterangan resmi KPK. Setiap tersangka berhak atas asas praduga tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
