Ada sebuah episode dalam sejarah militer Indonesia yang selama bertahun-tahun tidak banyak diketahui publik. Peristiwa itu terjadi pada Maret 1983, di tengah suasana politik dan militer yang sangat sensitif menjelang Sidang Umum MPR.
Kisah tersebut berkaitan dengan Letnan Jenderal Leonardus Benjamin Moerdani atau yang lebih dikenal sebagai Benny Moerdani, Kapten Prabowo Subianto, dan Mayor Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut kisah yang kemudian ditulis dalam buku Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando karya Sintong Panjaitan, ketika itu muncul dugaan bahwa Benny Moerdani akan melakukan coup d’état terhadap Presiden Soeharto.
Prabowo, yang saat itu menjabat Wakil Komandan Detasemen 81/Antiteror, disebut mengambil langkah untuk mengantisipasi apa yang diyakininya sebagai ancaman tersebut.
Tetapi persoalannya menjadi rumit karena langkah yang dilakukan Prabowo disebut mencakup rencana “mengambil” atau mengamankan sejumlah perwira tinggi ABRI.
Nama-nama yang disebut antara lain Letjen L.B. Moerdani, Letjen Sudharmono, Marsda Ginandjar Kartasasmita, dan Letjen Moerdiono.
Pertanyaannya kemudian sederhana, tetapi sangat serius: Apakah benar Benny Moerdani hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soeharto? Atau justru informasi intelijen yang diterima Prabowo merupakan informasi yang keliru? Di sinilah kisah Maret 1983 menjadi menarik untuk dibaca kembali.
Pasukan Mendadak Siaga
Pada suatu hari di bulan Maret 1983, Mayor Luhut Binsar Pandjaitan datang ke markas Detasemen 81/Antiteror di Cijantung.
Ia terkejut melihat pasukannya berada dalam keadaan siaga.
Sebagai komandan, Luhut merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebab, menurut disiplin militer, tidak semestinya sebuah satuan bergerak tanpa sepengetahuan komandannya.
Luhut kemudian mencari tahu siapa yang memberikan perintah. Jawabannya mengarah kepada wakilnya sendiri: Kapten Prabowo Subianto.
Prabowo disebut telah memerintahkan pasukan bersiap karena adanya informasi mengenai rencana kudeta Benny Moerdani.
Luhut kemudian menemui Prabowo dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi.
Menurut penuturan yang dicatat Sintong, Prabowo meyakini bahwa keadaan sudah sangat berbahaya. Bahkan disebutkan bahwa ruangan Detasemen 81 telah disadap dan Benny Moerdani sedang menyiapkan kudeta.
Namun Luhut tidak serta-merta percaya.
Baginya, sebuah tindakan sebesar itu tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan. Apalagi tindakan tersebut berpotensi menyeret satuan khusus ke dalam konflik internal elite militer.
Luhut kemudian mengambil sikap tegas: pasukan harus tetap berada di kesatuan dan tidak boleh bergerak tanpa perintah.
Keputusan itu, jika kisah tersebut benar, mungkin merupakan titik paling penting dalam seluruh episode Maret 1983. Sebab, seandainya pasukan benar-benar bergerak, konsekuensinya bisa jauh lebih besar daripada sekadar konflik internal antarperwira.
Bayang-Bayang Tragedi 1965
Kekhawatiran terhadap informasi intelijen yang keliru bukan sesuatu yang tidak mempunyai preseden dalam sejarah Indonesia.
Sintong Panjaitan dalam penuturannya membandingkan situasi Maret 1983 dengan peristiwa menjelang Gerakan 30 September 1965.
Pada 1965, Letnan Kolonel Untung dan kelompoknya bergerak berdasarkan keyakinan bahwa terdapat Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno.
Gerakan tersebut kemudian berujung pada penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat.
Karena itulah, bagi Sintong, isu yang berkembang pada Maret 1983 memiliki kemiripan pola: adanya informasi tentang rencana kudeta yang kemudian mendorong pihak lain melakukan tindakan counter coup.
Perbedaannya adalah, pada 1983, tindakan tersebut tidak sampai berkembang menjadi gerakan terbuka. Luhut menghentikannya sebelum pasukan bergerak lebih jauh.
Dari Senjata hingga Mujahidin Afghanistan
Salah satu alasan yang disebut Prabowo untuk memperkuat keyakinannya adalah adanya informasi mengenai masuknya senjata yang dikaitkan dengan Benny Moerdani. Namun Luhut memiliki penjelasan berbeda.
Menurut penuturan yang dikutip dari buku Sintong, memang terdapat aktivitas pengadaan dan pengiriman senjata, tetapi aktivitas tersebut dikaitkan dengan operasi intelijen dan bantuan kepada para pejuang mujahidin Afghanistan yang sedang berperang melawan Uni Soviet.
Dengan demikian, sebuah aktivitas yang oleh satu pihak dibaca sebagai persiapan kudeta, oleh pihak lain dipahami sebagai operasi intelijen dengan tujuan berbeda.
Di sinilah bahaya informasi intelijen terlihat.
Satu informasi yang sama dapat menghasilkan dua kesimpulan yang berlawanan.
Bagi Prabowo, senjata adalah indikasi ancaman.
Bagi Luhut, aktivitas tersebut bukan persiapan kudeta. Dan ketika informasi tersebut menyangkut kemungkinan kudeta terhadap kepala negara, kesalahan membaca informasi bisa berakibat fatal.
Prabowo Menghadap Pimpinan
Luhut kemudian mengajak Prabowo menghadap Brigjen Jasmin. Dalam pertemuan itu, Prabowo kembali menjelaskan keyakinannya mengenai dugaan kudeta Benny Moerdani. Namun Jasmin disebut tidak mempercayai informasi tersebut.
Ketegangan bahkan sempat terjadi ketika Prabowo menunjukkan emosi dan menunjuk-nunjuk wajah Jasmin. Luhut kemudian menarik tangan Prabowo dan meminta agar sikap tersebut dihentikan karena dianggap tidak sesuai dengan disiplin militer.
Setelah Luhut dan Prabowo keluar, Jasmin dikisahkan memanggil Luhut kembali.
Pesannya jelas: jaga pasukan dan awasi Prabowo.
Prabowo kemudian disebut mendapat cuti selama dua minggu.
Peristiwa itu menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak lagi dianggap sebagai persoalan biasa di tingkat satuan. Masalahnya telah sampai ke tingkat pimpinan.
Sampai kepada Jenderal M. Jusuf
Luhut kemudian membawa persoalan tersebut kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal M. Jusuf.
Dalam kisah tersebut, Jenderal M. Jusuf tampak terkejut mendengar dugaan bahwa Benny Moerdani akan melakukan kudeta.
Responsnya singkat, tetapi menggambarkan ketidakpercayaannya terhadap informasi tersebut.
Setelah itu, persoalan dibawa ke lingkungan pimpinan Kopassandha.
Dari rangkaian pembicaraan dan penjelasan yang diberikan, kesimpulan akhirnya adalah tidak ditemukan dasar yang meyakinkan bahwa Benny Moerdani sedang mempersiapkan kudeta terhadap Presiden Soeharto.
Masalah tersebut kemudian dianggap selesai.
Tidak ada kudeta. Tidak ada penculikan. Tidak ada gerakan pasukan. Dan negara tetap berjalan seperti biasa.
Benny Moerdani Ternyata Mengetahui Isu Itu
Bagian lain yang menarik dari kisah ini adalah ketika Luhut kemudian dipanggil Benny Moerdani.
Menurut penuturan yang dikisahkan dalam sumber tersebut, Benny sudah mengetahui isu yang berkembang di lingkungan Detasemen 81 dan bahkan mengetahui pertemuan yang dilakukan para perwira untuk membahas persoalan tersebut.
Luhut kemudian menyampaikan bahwa persoalan telah selesai. Benny hanya memberikan respons singkat: “Syukur kalau begitu.”
Kalimat pendek tersebut justru meninggalkan pertanyaan panjang.
Seberapa jauh Benny mengetahui gerakan yang dilakukan Prabowo? Dari mana informasi tersebut sampai kepadanya? Dan mengapa persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik terbuka?
Pertanyaan-pertanyaan itu tetap menarik karena episode tersebut berlangsung di lingkungan militer yang sangat tertutup.
Hubungan Luhut dan Prabowo Merenggang
Setelah peristiwa tersebut, hubungan antara Luhut dan Prabowo disebut mengalami kerenggangan.
Kisah Maret 1983 juga menjadi salah satu episode penting dalam perjalanan karier keduanya.
Prabowo kemudian tidak lagi berada di posisi yang sama di Detasemen 81. Ia melanjutkan perjalanan karier militernya di lingkungan Kostrad. Sementara Luhut tetap menapaki karier di lingkungan Kopassus sebelum kemudian menduduki berbagai posisi strategis.
Namun sejarah kemudian mempertemukan kembali nama mereka dalam berbagai fase perjalanan bangsa.
Yang dahulu adalah senior dan junior dalam sebuah satuan kecil, kelak menjadi dua tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam politik dan pemerintahan Indonesia.
Benarkah Demi Calon Mertua?
Ada pula interpretasi bahwa Prabowo ingin menunjukkan loyalitas kepada Soeharto, yang pada saat itu merupakan calon mertuanya.
Prabowo memang telah bertunangan dengan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dan kemudian menikah dengannya pada 1985. Namun, menghubungkan tindakan Prabowo pada Maret 1983 semata-mata dengan motif ingin berjasa kepada calon mertua adalah sebuah interpretasi yang harus ditempatkan secara hati-hati.
Motif sebenarnya hanya dapat diketahui apabila terdapat kesaksian langsung atau dokumen primer yang mendukungnya. Karena itu, pembaca sebaiknya membedakan antara fakta yang terdokumentasi, kesaksian pelaku, interpretasi penulis sejarah, dan spekulasi politik.
Mitos atau Fakta?
Pada akhirnya, isu penculikan Benny Moerdani pada 1983 menyisakan satu pelajaran penting.
Sejarah tidak selalu hadir dalam bentuk dokumen resmi yang lengkap.
Kadang-kadang sejarah hadir melalui kesaksian seorang pelaku, catatan seorang prajurit, sebuah buku biografi, atau cerita yang baru puluhan tahun kemudian dibuka kepada publik.
Kisah Maret 1983 sendiri menjadi dikenal luas setelah penuturan Sintong Panjaitan dimuat dalam buku Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando pada 2009.
Sejumlah media kemudian memberitakannya kembali sebagai kisah mengenai dugaan counter coup Prabowo terhadap dugaan kudeta Benny Moerdani. Namun, satu hal penting harus ditegaskan:
Isu bukan berarti fakta. Dugaan bukan berarti bukti. Dan kesaksian bukan otomatis merupakan kebenaran tunggal.
Justru karena itulah episode Maret 1983 menarik untuk terus dikaji.
Apakah Prabowo benar-benar hendak melakukan penculikan? Apakah ia sungguh percaya Benny Moerdani akan melakukan kudeta? Apakah informasi intelijen yang diterimanya memang keliru? Atau ada bagian lain dari sejarah yang sampai sekarang belum terbuka?
Tidak mudah memberikan jawaban final.
Yang jelas, satu keputusan Mayor Luhut Binsar Pandjaitan untuk menahan pasukan agar tetap berada di kesatuan telah mencegah sebuah isu berkembang menjadi tindakan yang mungkin membawa konsekuensi politik dan militer yang jauh lebih besar.
Barangkali di situlah pelajaran terpenting dari episode ini: “Dalam dunia militer, informasi yang belum teruji dapat menjadi lebih berbahaya daripada peluru.” Dan dalam sejarah politik, sebuah rumor yang dipercaya oleh orang bersenjata dapat berubah menjadi tragedi. (*)
