SUMEDANG (Majalahukum.com) – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal sebagai bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) merupakan program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bantuan sebesar Rp20 juta per unit rumah ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna meningkatkan kualitas hunian agar menjadi lebih layak, sehat, dan aman.
Dalam pelaksanaannya, program BSPS tidak dipungut biaya apa pun. Seluruh tahapan, mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga pencairan bantuan, dilakukan secara gratis sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, berdasarkan hasil pengawasan instansi terkait, catatan pengawasan lapangan, serta laporan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, masih ditemukan dugaan sejumlah modus penyimpangan yang berpotensi merugikan calon penerima manfaat. Karena itu, masyarakat diimbau lebih waspada dan memahami hak-haknya agar tidak menjadi korban praktik yang menyimpang dari aturan.
Salah satu modus yang kerap ditemukan adalah adanya pungutan liar dengan dalih biaya administrasi, pembuatan proposal, pembelian materai, hingga biaya percepatan pencairan bantuan. Padahal, seluruh proses dalam program BSPS tidak dikenakan biaya dalam bentuk apa pun.
Modus lainnya berupa kewajiban membeli bahan bangunan di toko tertentu. Sesuai ketentuan, penerima bantuan berhak memilih toko bangunan dari daftar penyedia yang telah memenuhi persyaratan resmi. Praktik pemaksaan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian karena harga material lebih mahal atau kualitas barang tidak sesuai standar.
Masyarakat juga perlu mewaspadai adanya pemotongan dana bantuan. Dalam sejumlah kasus, penerima hanya menerima sebagian dana dengan alasan biaya operasional, jasa perantara, atau biaya administrasi lainnya. Padahal, bantuan sebesar Rp20 juta merupakan hak penuh penerima, dengan alokasi Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk pembayaran upah tukang.
Selain itu, penerima diimbau mencermati kesesuaian bahan bangunan yang diterima dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Apabila jumlah material berkurang, ukuran tidak sesuai, atau kualitasnya di bawah spesifikasi, penerima berhak meminta penjelasan kepada pihak pelaksana.
Warga juga diminta untuk tidak menandatangani dokumen yang masih kosong. Dokumen yang belum diisi berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan lain yang dapat merugikan penerima bantuan.
Pengawasan terhadap ketepatan sasaran penerima juga menjadi perhatian. Program BSPS diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Apabila ditemukan bantuan diterima oleh pihak yang rumahnya sudah layak huni atau memiliki kemampuan ekonomi memadai, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah.
Pelaksanaan program BSPS yang sesuai aturan memiliki sejumlah indikator yang mudah dikenali, di antaranya tidak adanya pungutan sejak proses pendaftaran hingga pencairan, dana disalurkan ke rekening atas nama penerima, penerima bebas memilih toko bangunan dari daftar resmi, seluruh transaksi dilengkapi bukti pembayaran dan nota, serta pencairan bantuan dilakukan secara bertahap sesuai progres pembangunan.
Informasi ini disampaikan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami mekanisme program BSPS sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyimpangan. Penyampaian informasi ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi atau menuduh seluruh pelaksana program, mengingat sebagian besar pelaksanaan bantuan berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Majalahukum.com juga membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Red)
