JAKARTA – Isyarat kuat dari Partai Demokrat untuk bergabung di koalisi pendukung Ganjar Pranowo direspons positif PDIP. Namun, PDIP mengingatkan Demokrat, jika ingin menjadi bagian dari pendukung Ganjar maka kerja sama tersebut tidak boleh didasari keinginan untuk mendapatkan jabatan tertentu.
Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP mengatakan, saat ini sudah terjalin komunikasi yang cair dengan Partai Demokrat. Rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun sedang diatur. Namun, Hasto mengingatkan, kerja sama tersebut bukan soal kekuasaan.
“Kami juga memberikan penjelasan bahwa bekerja sama dengan PDI Perjuangan, Pak Ganjar Pranowo bukan ingin berkuasa, tetapi tuanku adalah rakyat, jadi berbeda dengan yang di sana. Jadi, ini yang mendasari sehingga komitmen terhadap bangsa dan negara ini harus dikedepankan. Dan kami percaya bahwa demokrat juga mengedepankan hal itu,” ujar Hasto di kantor DPD PDIP Banten, Serang, Banten, Minggu (10/9/2023).
Hasto melanjutkan, komunikasi PDIP dengan Partai Demokrat sudah terjalin dalam tiga tahap. Pertama, antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kedua adalah komunikasinya dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya. Terakhir adalah komunikasi antara kedua partai politik di DPR.
“Ini merupakan hal yang positif, kerja sama itu merupakan bagian dari dedikasi bagi bangsa dan negara. Sehingga ketika nantinya misalnya ada jodoh, itu akan sama-sama memperkuat karena didasarkan pada komitmen, bukan pada kepentingan sesaat,” ujar Hasto.
Jansen Sitindaon selaku Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat menyambut baik wacana bertemunya SBY dengan Megawati. Jika terealisasi, hal tersebut merupakan bentuk rekonsiliasi nasional yang diharapkan publik. “Jika pertemuan Pak SBY-Ibu Mega atau koalisi Demokrat-PDIP ini terjadi, sangat bagus, ya. Bukan sekadar untuk pilpres saja, namun lebih jauh lagi bagi negeri kita ini. Rekonsiliasi nasional yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia akhirnya terjadi,” ujar Jansen.
Meski menyambut baik koalisi dengan PDIP dan pertemuan SBY dengan Megawati, Partai Demokrat belum mengambil keputusan terbaru soal Pilpres 2024. Partainya baru menggelar rapat pleno pascaresminya mereka keluar dari Koalisi Perubahan.
“Tahap berikutnya tentu kami akan maju, move on ke kerja sama dengan koalisi yang baru,” ujar Jansen.
Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut bahwa partainya berpikir rasional dan tidak menentukan syarat tertentu dalam berkoalisi pascahengkang dari Koalisi Perubahan. Saat ini, Demokrat memang belum menentukan sikap, tetapi mereka memastikan tidak akan membentuk poros baru.
“Demokrat berpikir rasional saja karena kalau kemarin mungkin ditanya ketika masih gabung dengan Nasdem dan PKS, kami bisa menjawab, karena memang itu merintis dari awal, sehingga kemudian ada daya tawar, baik untuk portofolio maupun hal-hal lainnya,” ujarnya.
Herman menjelaskan, Partai Demokrat berpikir rasional karena saat ini mereka akan masuk dalam koalisi yang sudah terbentuk, yakni koalisi pendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. “Tapi, sekarang ini masuk dalam koalisi yang sudah terbentuk. Oleh karenanya, berpikir rasional saja. Tentu kalau ada ruang yang terbuka dan dibicarakan apa yang secara rasional itu mungkin jadi porsinya Demokrat,” ujarnya.
Dia pun menegaskan Partai Demokrat tidak memaksa untuk menawarkan AHY menjadi cawapres bagi koalisi yang baru. “Kalau diajak jadi cawapres ya siap, tapi kalaupun tidak, kami lebih rasional untuk bergabung ke dalam koalisi ke depan. Mengikuti apa pun yang sudah jadi kesepakatan dan komitmen,” ujarnya.
Herman yakin Partai Demokrat mampu menambah kekuatan untuk koalisi. Menurut dia, partainya memiliki jaringan, kader, caleg, hingga struktur dan elektabilitas yang tinggi. “Bahkan punya elektabilitas tertinggi sebagai cawapres dan ini menjadi modal dasar untuk pemenangan siapa pun nanti koalisi ke depan,” ujarnya.
Peneliti Ahli Utama BRIN Siti Zuhro meyakini, Partai Demokrat memiliki kalkulasi politik untuk menentukan arah dukungan di Pilpres 2024. Namun, dia menilai Demokrat lebih masuk akal jika bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau pengusung Prabowo Subianto. “Dari perspektif publik, opsi bergabung dengan Partai Gerindra yang oke dan masuk akal,” kata Siti Zuhro.
Menurut dia, dari dua opsi yang ada, Demokrat sudah memiliki kalkulasi politik dengan poros mana yang menguntungkan partai tersebut. Lalu, apa yang menjadi faktor sebuah partai menentukan koalisinya? Siti Zuhro menilai keputusan parpol untuk berkoalisi biasanya dilakukan ketika chemistry antara ketua umum masing-masing partai terhubung.
Terkait kemungkinan Demokrat gabung dalam koalisi bersama PDIP, Siti menilai hal itu bisa saja terjadi. Namun, menurut dia, pasti membutuhkan proses untuk melakukan komunikasi politik dan berbagai penyesuaian sehingga relasi kedua parpol itu membaik.
Menurut dia, kondisinya akan berbeda apabila Demokrat merapat ke Gerindra, karena tidak terlalu memerlukan waktu yang lama dalam komunikasi politik dan penyesuaian. Hal itu menurut dia disebabkan karena komunikasi Politik Demokrat dengan Gerindra yang sudah terjalin dan pengalaman kedua partai yang pernah berkoalisi di pemilu yang lalu.