JAKARTA – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei teranyar terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Dalam survei yang dihelat pada 3-5 Desember 2023, menunjukan adanya peningkatan kepuasan kinerja presiden mencapai 76 persen, dari sebelumnya 70 persen pada Oktober 2023.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menilai, jika tingkat kepuasan kepada presiden tetap di level positif, tren tersebut akan terus berlanjut. Bahkan, sambung dia, trennya bisa akan semakin meningkat.
“Dibandingkan dua bulan lalu pada Oktober mengalami peningkatan positif. Tapi belum mencapai angka seperti pada Juli 2023 yang mencapai 82 persen. Jadi tingkat kepuasan kepada presiden tetap pada level positif dan kalau tren ini berlanjut bisa jadi makin meningkat, tergantung perkembangan situasi politik ekonomi ke depan,” kata Djayadi dalam rilis ‘Debat Capres, Netralitas Pemilu, dan Elektabilitas’ di Jakarta, Ahad (10/12/2023).
Djayadi menyampaikan, alasan responden menilai puas kinerja Jokowi, di antaranya karena memberi bantuan kepada rakyat kecil, membangun infrastruktur, dan kinerjanya sudah bagus. Selain itu, orangnya merakyat dan orangnya baik juga membuat tingkat kepuasan Jokowi masih tinggi.
Dari survei LSI juga diketahui, masih banyak masyarakat yang menilai negatif kondisi ekonomi saat ini. Sebanyak 35,7 persen responden merasa keadaan ekonomi nasional saat ini buruk. Sedangkan yang menilai positif atau dalam keadaan baik sebanyak 29,1 persen, dan yang menilai ekonomi dalam kondisi sedang di angka 33,7 persen.
“Jadi, masih cenderung negatif penilaian masyarakat terhadap ekonomi. Trennya penilaian terhadap ekonomi ini stagnan atau sedikit menurun dibandingkan dengan survei tiga bulan yang lalu. Ada kecenderungan ekonomi dipandang negatif oleh masyarakat saat ini,” kata Djayadi.
Sementara di sektor penegakan hukum, ujar dia, masyarakat menilai kondisinya saat ini masih baik sebesar 34 persen. Kendati demikian, jumlah warga yang menilai buruk juga di angka sekitar 33,7 persen. “Trennya memang ada sedikit perbaikan persepsi masyarakat dari segi hukum, kalau dibandingkan survei awal Oktober lalu, atau pertengahan Oktober lalu,” ujar Djayadi.
LSI merilis hasil survei terkait netralitas Jokowi dalam Pemilu 2024. Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan menyampaikan, dari hasil survei ditemukan bahwa mayoritas masyarakat meyakini, Jokowi netral dalam pemilu atau di angka 60,2 persen.
“Mayoritas masyarakat menilai Jokowi netral, 60 persen. Tapi yang menyatakan tidak netral cukup banyak, hampir 30 persen, (atau) 28,7 persen,” kata Djayadi di Jakarta, Ahad.
Sedangkan terkait netralitas aparat negara atau pemerintahan dalam pemilu 2024, mayoritas masyarakat juga menilai masih netral atau sebesar 60,5 persen. Adapun sebanyak 28 persen responden menilai aparat negara sudah tidak lagi netral.
“Netralitas aparat negara atau pemerintahan, mayoritas menilai masih netral. Tapi yang menilai tidak netral juga cukup banyak ada 28 persen,” kata Djayadi.
Meski demikian, sambung dia, mayoritas responden juga menilai sangat besar kemungkinan terjadinya kecurangan pada pemilu 2024, yakni sebesar 50,2 persen. Sementara sebanyak 19,7 persen responden menilai kecil terjadi kecurangan dalam pemilu.
Dosen Universitas Paramadina tersebut menjelaskan, ada tiga pihak yang paling potensial melakukan kecurangan pemilu, yakni partai politik sebesar 17,1 persen, tim sukses capres dan cawapres sebesar 15,9 persen, serta penyelenggara pemilu sebesar 13,6 persen. “Mayoritas menyatakannya sangat besar atau cukup besar kemungkinan terjadi kecurangan,” kata Djayadi.
Survei LSI dilakukan pada 3-5 Desember 2023 dengan melibatkan 1.426 responden. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD), yakni teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.
Sebanyak 1.426 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan sekitar 2.6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.