JAKARTA (MajalahHukum.com) – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026) membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan nasional.
Gibran secara langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Keputusan tersebut berlangsung di tengah dinamika politik nasional, termasuk polemik persyaratan pendidikan serta perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dengan pengunduran diri tersebut, jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan. Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari. Calon pengganti diajukan oleh Presiden dari dua nama yang diusulkan.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Presidium Corong Jabar, Yusuf Sumpena, S.H., S.Pm., yang akrab disapa Kang Iyus, mengingatkan agar kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak dianggap sebagai persoalan pergantian figur semata.
Menurutnya, seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan politisi, harus menyikapi situasi ini secara serius. Dinamika politik selama dua tahun terakhir semestinya menjadi bahan evaluasi agar gejolak politik tidak mengganggu stabilitas pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.
“Pak Prabowo sebagai Presiden harus berhati-hati dan selektif dalam menentukan dua calon Wakil Presiden. Calon yang diajukan bisa berasal dari kalangan profesional, akademisi maupun politisi. Yang jelas, keduanya harus memiliki kredibilitas, kapasitas, integritas tinggi, serta rekam jejak yang positif,” tegas Kang Iyus.
Ia menekankan, Wakil Presiden bukan sekadar pendamping kepala negara, melainkan harus mampu menerjemahkan dan menjalankan tugas-tugas yang didelegasikan Presiden sesuai tanggung jawab serta kewenangan konstitusionalnya.
Kang Iyus juga menyoroti tantangan politik dan ekonomi nasional yang masih membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah berupaya membenahi pemerintahan, menyelesaikan berbagai persoalan, serta mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, sosok Wakil Presiden berikutnya harus mampu membangun keselarasan kerja dengan Presiden dan seluruh jajaran kabinet. Jangan sampai pergantian kepemimpinan justru memunculkan persoalan baru yang berpotensi menghambat agenda pemerintahan.
“Jika Wakil Presiden dan jajaran kabinet memiliki satu frekuensi dengan Presiden, proses pemulihan atau recovery bisa berjalan lebih cepat dan baik. Saatnya semua pihak melihat kepentingan rakyat. Rakyat sudah lelah dengan berbagai drama politik selama ini,” pungkas Kang Iyus.
Pernyataan Corong Jabar tersebut menjadi pesan penting bagi Presiden dan seluruh pemangku kepentingan. Pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar menentukan siapa yang akan menduduki kursi kekuasaan, melainkan menyangkut keberlanjutan pemerintahan, stabilitas nasional, dan masa depan kepentingan rakyat.
(Red)
