Uraian mengenai tugas, fungsi, kewenangan dan hak DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dirasa urgen saat ini, mengingat tidak beberapa lama lagi akan dilantik anggota DPRD yang baru hasil Pemilihan Umum 2024.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik itu tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Sebagai unsur penyelenggara, DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah sehingga kedudukan DPRD dan Kepala Daerah sama-sama sebagai penyelenggara pemerintah daerah, bukan lembaga yang berdiri sendiri sebagaimana DPR dan Presiden yang biasa disebut trias politika atau kekuasaan legislatif dan eksekutif.
Fungsi DRPD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 94 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, meliputi “pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan”.
Fungsi pembentukan perda dilaksanakan dengan cara membahas bersama Kepala Daeah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah, mengusulkan rancangan peraturan daerah, dan menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah.
Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.
Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
Sedangkan tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 101 dan Pasal 154 meliputi membentuk Perda bersama kepala daerah, membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD, memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan
Selain itu, DPRD mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian (untuk DPRD Provinsi), mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian (untuk DPRD Kabupaten/Kota).
Selanjutnya, DPRD memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk mengetahui rincian lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang dapat dilihat atau dikaji melalui peraturan DPRD yang ditetapkan oleh ketua DPRD.
Disamping memiliki fungsi, tugas dan wewenang, dalam Pasal 106 dan Pasal 159 terdapat hak DRPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berupa hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.
“Hak interpelasi” adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
“Hak angket” adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan “hak menyatakan pendapat” adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
Secara umum dalam peraturan tersebut terdapat kesamaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat Kabupaten/Kota. Perbedaannya hanya terkait mengajuan usul pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah saja.
Secara khusus perbedaannya yaitu terkait kewenangan pemerintahan daerah masing-masing yaitu kewenangan provinsi atau kewenangan kabupaten/kota sebagaimana telah dibagi berdasarkan pembagian urusan kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang tercantum dalam lampiran undang-undang tersebut.
Selain Undang-Undang 23 Tahun 2014 terdapat peraturan lainnya yang mengatur mengenai DPRD yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang sering disebut dengan Undang-Undang MD3. Secara substansi tidak ada perbedaan dalam undang-undang tersebut atau dengan kata lain undang-undang tersebut justru saling menguatkan.
Itulah uraian singkat terkait fungsi, tugas dan wewenang serta hak DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Uraian ini kiranya dapat memberikan sedikit pemahaman atau pengetahuan kepada masyarakat agar sebelum memilih dapat mengetahui program yang ditawarkan oleh calon anggota DPRD dan kesesuaiannya dengan peraturan.
Sebaliknya calon anggota DPRD perlu memperhatikan kesesuaian programnya dengan ketentuan peraturan sebelum melaksanakan kampanye sehingga program-program yang ditawarkan bukan hanya sekedar janji tetapi dapat dilaksanakan sehingga masyarakat sebagai pemilih tetap optimis dengan perwakilannya.
Ditulis oleh Bernard Simamora, S.Si, S.IP, SH, MH, MM; Caleg DPR RI 2024-2029 Dapil Sumut II Partai Solidaritas Indonesia
