Beranda Investigasi Pejabat DJKA Jateng Terjaring OTT Tiba di KPK, Lanjutkan Pemeriksaan

Pejabat DJKA Jateng Terjaring OTT Tiba di KPK, Lanjutkan Pemeriksaan

Pejabat DJKA Jateng Terjaring OTT Tiba di KPK, Lakukan Pemeriksaan -- Doc.Antar Foto/Sumber

JAKARTA – Terdapat sebanyak empat orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa, 11 April 2023, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pagi ini. Salah satunya adalah pejabat balai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jateng.

“Betul. Empat orang yang ditangkap sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Segera dilakukan pemeriksaan lanjutan,” ujar Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK saat dikonfirmasi, Rabu (12/04/2023).

Menurut Ali Fikri, keempat orang tersebut langsung diperiksa penyidik. Status hukum keempat orang yang ditangkap akan diketahui 1 x 24 jam sejak penangkapan.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, tim penindakan KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Semarang dan Jakarta pada Selasa, 11 April 2023, siang. Tim berhasil mengamankan sejumlah pihak dalam OTT tersebut.

Sejumlah pihak tersebut di antaranya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I wilayah Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pekerjaan Perkeretaapian dan pihak swasta.

KPK juga berhasil mengamankan uang senilai miliaran dalam pecahan rupiah dan dollar Amerika Serikat. Uang tersebut masih dalam penghitungan.

Adapun, OTT tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap-menyuap proyek Track Layout (TLo) Stasiun Tegal. Diduga, ada oknum pejabat perkeretaapian yang menerima suap dari pihak swasta terkait proyek tersebut.

KPK belum mengumumkan siapa saja siapa saja pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut. Pun demikian kronologis OTT tersebut. KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Artikulli paraprakChristina Aryani : KBRI Harus Responsif Persoalan WNI di Luar Negeri
Artikulli tjetërIrwan Demokrat , Mahfud MD Bukan Kriteria Cawapres, Tapi Bagian Pemerintah