Setiap 17 Agustus, Indonesia merayakan kemerdekaan dengan kibaran bendera, upacara, lagu kebangsaan, dan berbagai bentuk perayaan. Tahun ini, Indonesia memasuki 81 tahun kemerdekaan.
Namun, di balik kemeriahan itu, ada satu pertanyaan yang patut terus diajukan:
Apakah kemerdekaan telah benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari?
Pertanyaan ini bukan untuk meragukan Proklamasi 17 Agustus 1945. Sebaliknya, pertanyaan tersebut penting untuk menguji sejauh mana kemerdekaan telah diterjemahkan menjadi keadilan, kesejahteraan, kebebasan, dan kehidupan sosial yang bermartabat.
Kemerdekaan tidak berhenti pada terbebasnya bangsa dari penjajahan. Kemerdekaan juga merupakan perjalanan panjang untuk memastikan setiap warga negara memperoleh hak dan kesempatan yang layak.
Politik yang Terlalu Bising
Politik semestinya menjadi instrumen untuk mengelola kepentingan publik. Namun, politik Indonesia kerap berubah menjadi arena perebutan pengaruh dan kekuasaan.
Perbedaan pilihan politik mudah berubah menjadi permusuhan. Kritik dianggap sebagai serangan. Sementara dukungan terkadang berubah menjadi pembenaran terhadap apa pun yang dilakukan penguasa.
Padahal, perbedaan adalah bagian dari demokrasi.
Yang berbahaya adalah ketika perbedaan dikelola melalui kebencian, propaganda, manipulasi informasi, serta pembelahan masyarakat menjadi “kami” dan “mereka”.
Demokrasi tidak cukup diukur dari pelaksanaan pemilu. Demokrasi juga membutuhkan hukum yang adil, institusi yang dipercaya, kebebasan berpendapat, serta masyarakat yang mampu menerima perbedaan.
Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang tidak memiliki kritik. Justru kritik merupakan salah satu tanda bahwa ruang publik masih hidup.
Singa Podium dan Beratnya Sebuah Kata
Presiden bukan sekadar seseorang yang berbicara di atas podium. Presiden adalah kepala negara sekaligus simbol negara. Karena itu, setiap ucapan dan tindakannya diperhatikan rakyat, media, bahkan masyarakat internasional.
Dalam sebuah forum kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto sempat berseloroh kepada Citra, siswi Sekolah Rakyat berusia 10 tahun, mengenai persoalan pacaran dan sabuk hitam karate. Pernyataan itu disampaikan dalam suasana bercanda dan kemudian menjadi perhatian publik.
Candaan mungkin sederhana. Namun, posisi orang yang mengucapkannya tidak sederhana.
Di era digital, satu kalimat seorang presiden dapat menyebar dalam hitungan menit dan membentuk persepsi publik. Karena itu, seorang pemimpin harus memahami bahwa semakin tinggi kedudukannya, semakin besar pula tanggung jawab atas setiap perkataannya.
Presiden tentu boleh bercanda. Tetapi podium kepresidenan bukan ruang tanpa konsekuensi.
Kita membutuhkan presiden sebagai “singa podium”: tegas dalam sikap, kuat dalam gagasan, berani menyampaikan kebenaran, tetapi tetap terukur dalam ucapan.
Kritik terhadap ucapan pemimpin bukanlah kebencian kepada negara. Kritik adalah bagian dari mekanisme demokrasi untuk mengingatkan bahwa kekuasaan harus selalu berjalan bersama tanggung jawab.
Sebab ketika presiden berbicara, yang mendengar bukan hanya rakyat Indonesia.
Dunia ikut memperhatikan.
Dan ketika itu terjadi, yang dipertaruhkan bukan sekadar nama seorang presiden, melainkan wajah Indonesia.
Masyarakat Tidak Boleh Kehilangan Akal Sehat
Di tengah hiruk-pikuk politik, masyarakat tetap menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja, berdagang, mengajar, bertani, bersekolah, mengurus keluarga, dan berjuang memenuhi kebutuhan hidup.
Bagi masyarakat, politik bukan sekadar pertarungan wacana di ruang publik.
Politik memiliki konsekuensi nyata terhadap harga kebutuhan pokok, pekerjaan, upah, pendidikan, kesehatan, keamanan, serta kualitas pelayanan publik.
Karena itu, keberhasilan sebuah negara tidak cukup diukur dari kuatnya kekuasaan atau ramainya panggung politik.
Ukuran yang lebih penting adalah:
Seberapa jauh kebijakan negara mampu memperbaiki kehidupan masyarakat?
Kita tidak membutuhkan masyarakat yang sekadar menjadi pendukung atau penentang pemerintah.
Kita membutuhkan warga negara yang mampu menilai kebijakan berdasarkan data, manfaat, keadilan, dan kepentingan publik.
Pendukung pemerintah tidak harus membenarkan semuanya.
Pengkritik pemerintah juga tidak harus menolak semuanya.
Kritik bukan permusuhan. Dukungan bukan pembenaran tanpa batas.
Di sinilah akal sehat masyarakat menjadi penting.
Jangan sampai politik membuat kita kehilangan kemampuan untuk membedakan antara fakta dan propaganda, kritik dan kebencian, dukungan dan kultus kekuasaan.
Merdeka untuk Berbenah
Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, Indonesia tentu telah mengalami perjalanan panjang.
Banyak kemajuan telah dicapai. Namun, masih banyak pula pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Kemiskinan, ketimpangan, korupsi, ketidakadilan, kualitas pendidikan, akses kesehatan, pengangguran, serta berbagai persoalan sosial lainnya tidak boleh ditutup hanya dengan kemeriahan perayaan kemerdekaan.
Kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk bercermin.
Sudah sejauh mana negara hadir untuk rakyatnya?
Sudah sejauh mana hukum memberikan rasa keadilan?
Sudah sejauh mana pendidikan membuka kesempatan?
Sudah sejauh mana pembangunan meningkatkan kesejahteraan?
Dan sudah sejauh mana kita sebagai warga negara menjalankan tanggung jawab kebangsaan?
Wahai politisi, jangan lelah mengabdi.
Wahai rakyat, jangan lelah bertekad dan berpikir kritis.
Wahai bangsa Indonesia, jangan lelah berbenah.
Kita boleh berbeda. Kita boleh mengkritik. Kita bahkan boleh kecewa terhadap kebijakan pemerintah.
Tetapi jangan biarkan kegaduhan politik mencabut kecintaan kita kepada negeri ini.
Sebab mencintai Indonesia bukan berarti menutup mata terhadap lukanya.
Cinta yang dewasa justru berani melihat luka, menyuarakan kebenaran, dan ikut merawatnya.
Itulah mungkin makna kemerdekaan yang sesungguhnya: bukan sekadar bebas mengibarkan bendera, tetapi juga bebas berpikir, bebas menyampaikan kritik, bebas memperjuangkan keadilan, dan bebas membangun kehidupan yang lebih bermartabat.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
Merdeka bukan berarti tanpa masalah. Merdeka berarti memiliki keberanian untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah.
