JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan Sadikin Rusli bukan pegawai Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Sadikin Rusli hanya pekerja swasta murni yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur.
Sadikin Rusli sudah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kominfo.
“Apakah statusnya adalah pegawai BPK apa tidak? Yang bersangkutan adalah swasta murni yang berasal dari Surabaya,” ujar Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung saat konferensi pers, Senin (16/10/2023).
Ketut mengatakan, penyidik Kejagung masih mendalami apakah uang sebesar Rp40 miliar yang diterima Sadikin, ada kaitannya dengan BPK atau tidak.
“Apakah ke depan kasus ini bersinggungan dengan BPK atau tidak, penyidik sedang mendalami,” ujarnya.
Sadikin diduga menerima dana sebesar Rp40 miliar dari tersangka IH, melalui tersangka WP. Atas perbuatannya, Sadikin dikenakan Pasal 15 atau Pasal 12B atau Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 5 Ayat (1) UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
“Peran tersangka SR tersebut, yakni telah melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan penyuapan atau gratifikasi atau menerima, menguasai penempatan, menggunakan harta kekayaan berupa uang sebesar Rp40 miliar,” ujar Ketut.
Diketahui sebelumnya, Sadikin Rusli ditangkap paksa pada Sabtu 14 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Manyar Kertoarjo, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur.
“Hal itu kami lakukan mengingat setelah mencermati pengembangan hasil penyidikan dan dinamika persidangan, setelah kami pastikan keterangan keterangan tersebut relevan dan upaya upaya mencari alat bukti lain juga kami temukan,” ujar Kuntadi selaku Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung.
Kuntadi menegaskan, Sadikin mangkir dalam pemanggilan persidangan, sehingga upaya paksa dilakukan guna mempercepat penanganan perkara.