Dimata Bung Karno penjajahan Itu merupakan penghisapan manususia atas manusia (Expoitation d lhome par lhome) dan harus dihapuskan dari muka bumi.
Pasca merdeka kita mencoba sistim demokrasi liberal. Tapi sistim ini dimana kebijakan dan keputusan politik berada ditangan partai politik mbuat negara menjadi tidak stabil. Kabinet jatuh bangun. Sampai (kabinet dwikora III dan kabinet pembangunan VII) hanya berusia semusim jagung (3 bulan).
Pada tahun 1959 Bung Karno mencoba menerapkan sistim demokrasi terpimpin dimana kebijakan dan keputusan berada ditangan seorang presiden yaitu bung Karno.
Setelah itu, tahun 1963 Bung Karno juga menerapkan sistim ekonomi terpimpin dimana kebijakan ekonomi didominasi pemerintah pusat. Nota bene juga ditangan presiden Sukarno.
Namun ekonomi terpimpin tidak serta merta merubah keadaan, ssetelah kita bebas dari kekuasaan kolonial.
Pendapatan Nasional memang tercatat mengalami kenaikan. Pada tahun 1960 pendapatan Nasional kita mencapai Rp.390,5 milyar.Tshun 1966 naik menjadi Rp 429,7 milyar. Tetapi kelebihan itu tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang tercatat mencapai 2,3%, sehingga pendapatan perkapita mengalami penurunan.
Hal itu bisa dilihat dari indeks biaya hidup Rp160 di tahun 1960 mrnjadi Rp.120.000 di tahun 1966. Devisit anggaran belanja negara mengalami kenaikan tajam sebesar 725%dalam periode yang sama dari Rp.6,9 juta pada tahun 1960 menjadi Rp.5.237,7 juta di tahun 1966.
Nilai expor pun menurun. Tahun 1960 Rp620 juta melorot menjadi Rp 437,7 juta di tahun 1966.
Kondisi dan keadaan ekonomi di masa orde lama Itu tidak terlepas dari pergolakan politik yang menyebabkan presiden Soekarno turun dan Suharto naik tahta (politik menjadi panglima).
Orde Baru dibawah Kepemimpinan Suharto mengusung tiga pilar pembangunan ekonomi.
Pertama, anggaran berimbang (tight money police), kedua membuka pintu untuk masuknya modal asingm. Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat pada tahun 1994 modal asing yang nasuk mencapai Rp. 100 trilyun. Dan pilar ketiga adalah adalah devisa bebas. Tetapi setelah orde baru jatuh, para pengamat ekonomi membongkar kebohongan orde baru.
Katanya tidak ada anggaran berimbang. Setiap tahun terjadi defisit. Devisit itu ditutupi dengan cara ngutang dan cetak uang.
Cara itulah yang kemudian membuat orde baru terperosok kedalam krisis ekonomi yang dahsyat dan mengakibatkan Suharto mundur.
Pemerintah order reformasi yang kebablasan belum terdengar. Presiden Palrbowo justru selalu bicara soal investasi asing. Devisit anggaran masih belum bisa dihilangkan.
Tahun 2025 utang yang harus dibayar mencapai Rp 800 trilyun. Wallahu alam bagaimana membayarnya. Berdagang sumber daya alam, sudah keropos dikuras penjajah Belanda. (*)
