Beranda Sindikasi Gerinda : KPK Tolong Usut Kasus Mafia Minyak Goreng, Tangkap Dan Hukum...

Gerinda : KPK Tolong Usut Kasus Mafia Minyak Goreng, Tangkap Dan Hukum Mati

Komisi III DPR Fraksi Gerinda Habiburokhman

Jakarta, MH – Habiburokhman selaku Anggota Komisi DPR Fraksi Gerinda mengusulkan agar KPK ikut serta mengusut kasus permainan harga minyak goreng. Dia pun mengusulkan agar mafia-mafia ini bisa ditangkap dan dihukum mati atas perbuatannya.

Habiburokhman juga menyampaikan polemik minyak goreng telah menjadi perhatian banyak pihak. Bahkan, tidak hanya di ruang publik saja, di parlemen sendiri persoalan minyak goreng justru menjadi perhatian dari sejumlah alat kelengkapan dewan.

“Mengenai minyak goreng ini pak dibahas di banyak sekali komisi ya di VI di XI tapi yang jelas ada ketidaknormalan dan pasti ada penyimpangan hukum, pasti jjuga ada melibatkan penyelenggara negara,” ucap Habiburokhman di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (30/03/2022).

Wakil Ketua Umum DPD Partai Gerinda itu menyebut dampak dari polemik minyak goreng itu bukan hanya merugikan negara tetapi secara langsung merugikan rakyat. Maka dari itu lah, dia meminta KPK untuk menerjunkan tim guna menyelidiki persoalan minyak goreng.

“Kami berharap KPK leading di depan dalam pengusutan kasus ini. Kita minta KPK mengirim tim penyelidik untuk ikuti alur produksi minyak goreng dari awal sampai distribusi. Saya yakin bisa segera ditangkap pelakunya dan jangan ragu pak,” uucapnya.

Menurut dia, apabila memang KPK berhasil mengungkap kasus dan menangkap pelaku di balik persoalan minyak goreng, maka pelaku tersebut harus bisa dituntut secara maksimal. Kalau perlu, kata dia, tuntutan hukuman mati.

“ini pak, kalau korupsi di sektor ini saya pikir memenuhi kualifikasi untuk dituntut hukuman mati. Karena kan bukan saja terjadi di saat negara sedang kritis tetapi mereka juga menyebabkan negara mengalami kritis begitu pak,” pungkasnya.

….

(MH)

Artikulli paraprakMemahami Korupsi Beserta Jenis-jenisnya
Artikulli tjetërAl Araf : Pembubaran Ormas Tanpa Putusan Pengadilan Termasuk Pelanggaran HAM