(Artikel #1 dari 30 Artikel Mengapa Program MBG Layak Dibatakan)
Bel sekolah berbunyi. Anak-anak keluar kelas, lalu berbaris. Di ujung antrean, mereka menerima seporsi makanan yang terlihat “sepele”: nasi atau sumber karbohidrat lain, lauk berprotein, sayur, buah, kadang susu. Bagi banyak keluarga, porsi itu bukan sekadar makan siang; ia bisa menjadi “jaring pengaman” harian yang mengurangi lapar saat belajar, sekaligus menahan pengeluaran rumah tangga agar tidak jebol di tengah harga pangan yang mudah bergejolak.[1]
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjanjikan bentuk kehadiran negara yang paling mudah dipahami publik: gizi sampai ke piring, bukan berhenti di slogan. Namun ketika program semacam ini didorong menjadi skala nasional, pertanyaannya berubah. Urusannya bukan lagi sekadar menu, tetapi “mesin besar” yang jarang terlihat kamera: anggaran berulang, rantai pasok, pengadaan, standar keamanan pangan, audit, data penerima, dan kemampuan negara menjaga semuanya tetap rapi; bukan sehari, tetapi bertahun-tahun.[2]
Di sinilah istilah “bom waktu anggaran” masuk akal. Bukan karena MBG pasti keliru, melainkan karena ia adalah program rutin berskala besar: tipe belanja yang paling mudah “membengkak diam-diam” dan paling sulit “diperkecil” begitu sudah menjadi ekspektasi publik. Kajian tentang MBG menegaskan bahwa beban fiskal dan risiko pengelolaan adalah isu inti; apakah ia investasi sosial yang terukur, atau kewajiban belanja yang menekan ruang fiskal untuk kebutuhan lain.[3]
Bom waktu itu bukan “besar sekali”, melainkan “besar dan menetap”.
Kata “gratis” sering menipu logika. Gratis bagi penerima bukan berarti gratis bagi negara. Dalam program makan, biaya tidak berhenti pada bahan pangan. Ada dapur dan SDM (memasak, menyiapkan, membersihkan), peralatan dan energi, distribusi, manajemen data penerima, pengawasan kualitas, serta penanganan keluhan dan insiden. Literature review implementasi MBG menekankan bahwa keberhasilan program justru bergantung pada kapasitas operasional dan tata kelola itu; bukan semata besarnya niat kebijakan.
Kalau ingin melihat “sumbu” bom waktunya, pegang rumus sederhana: total biaya ≈ jumlah penerima × biaya per porsi × jumlah hari layanan. Rumus ini terdengar seperti matematika SD, tetapi di sinilah letak daya ledaknya. Begitu salah satu variabel naik; penerima meluas, biaya per porsi terdorong inflasi, hari layanan bertambah; total anggaran melompat tanpa perlu “kebijakan baru” yang diumumkan besar-besaran.
Yang paling berbahaya bukan kenaikan sekali, melainkan “kenaikan yang menjadi kebiasaan”. Harga pangan bergerak; musiman, dipengaruhi cuaca, distribusi, dan pasar. Bila standar gizi dipertahankan ketat (yang ideal), biaya per porsi terdorong naik saat bahan kunci melonjak. Bila pagu dipertahankan kaku, yang sering terjadi kualitas turun pelan-pelan: protein dikurangi, porsi diperkecil, variasi menu menyempit. Dua-duanya punya ongkos politik; dan di titik ini program makan rentan masuk ke “politik kualitas”: di atas kertas berjalan, di lapangan kualitasnya bernegosiasi dari hari ke hari.[4]
Riset kebijakan school feeding menekankan bahwa program makan sekolah memang populer secara politik, tetapi sulit dinilai hanya dengan satu indikator karena dampaknya menyilang antara gizi, pendidikan, dan perlindungan sosial; karena itu ukuran keberhasilan harus benar sejak awal, bukan disusul belakangan saat masalah sudah menumpuk.[5]
Lalu ada risiko yang jarang ditulis di baliho: efek “ekspansi diam-diam”. Program sosial yang terlihat baik biasanya menghadapi tekanan moral dan politis untuk cepat merata. Kriteria penerima dilonggarkan “sementara”, sekolah tambahan ikut, wilayah baru masuk, hari layanan ditambah. Secara komunikasi publik, itu terdengar seperti kabar baik. Dalam kas negara, itu adalah komitmen berulang yang makin sulit dibatasi; mirip kontrak jangka panjang yang ditandatangani oleh euforia, tetapi dibayar oleh APBN bertahun-tahun.
Kritisnya di sini bukan sekadar “apakah uangnya ada?”, melainkan biaya peluang (opportunity cost): setiap rupiah yang terkunci untuk belanja rutin besar akan mengurangi ruang untuk belanja lain yang juga menyelamatkan masa depan; puskesmas, imunisasi, perbaikan sanitasi, peningkatan mutu guru, penanganan anemia remaja, atau intervensi gizi yang sangat terarah. Program besar yang tidak presisi bisa memakan anggaran program yang lebih efektif, hanya karena yang besar lebih mudah dipamerkan.
Di mana bom waktu itu bersembunyi: lima titik rapuh yang sering diremehkan.
Bom waktu pertama: inflasi pangan dan “jebakan indeksasi” biaya per porsi. Sekali MBG berjalan, tekanan untuk menjaga kualitas gizi akan menuntut penyesuaian biaya. Jika mekanismenya tidak jelas (misalnya batas kenaikan, formula penyesuaian, atau strategi substitusi bahan yang tetap memenuhi gizi), program mudah terjebak: kenaikan harga pangan otomatis menjadi kenaikan anggaran, tahun demi tahun, tanpa rem desain.
Bom waktu kedua: tata kelola pengadaan; pasar besar yang mengundang patologi klasik. Program makan sekolah berskala besar menciptakan pasar rutin. Ini mengundang risiko mark-up, kartel pemasok lokal, spesifikasi dimainkan, hingga kualitas bahan dikompromikan. Bahkan literatur internasional secara spesifik menempatkan pengadaan sebagai zona rawan dalam layanan publik, karena di situlah uang bertemu diskresi, dan diskresi bertemu insentif.[6] Pelajaran dari studi tentang program makan sekolah di Kolombia menunjukkan bahwa transparansi dan desain kontrak/pengawasan dapat mengubah insentif korupsi; artinya, masalah ini bukan “isu moral”, tetapi isu desain tata kelola.[7]
Bom waktu ketiga: data penerima dan akuntabilitas; kebocoran yang tidak selalu tampak seperti korupsi besar. Program makan terlihat sederhana, tetapi mengandalkan data: siapa menerima, kapan, di mana, oleh siapa diproduksi, apakah porsinya sesuai standar. Tanpa sistem pelaporan yang ringan namun disiplin, kebocoran terjadi dalam bentuk “kecil tapi rutin”: penggandaan pencatatan, penerima fiktif, atau penyusutan kualitas yang pelan-pelan dianggap normal.
Bom waktu keempat: keamanan pangan dan reputasi; satu insiden bisa menjadi krisis kebijakan. Program makan untuk anak punya risiko reputasi yang tidak linear. Sekali terjadi insiden, dampaknya bisa menuntut penghentian sementara, audit besar, peralihan vendor, serta biaya korektif yang mahal. Di era media sosial, kepercayaan runtuh lebih cepat daripada kemampuan birokrasi merespons. Karena itu, standar kualitas dan keamanan pangan bukan “detail teknis”; ia inti keberlanjutan program.[8]
Bom waktu kelima: kapasitas eksekusi di lapangan; Indonesia bukan satu dapur, melainkan ribuan dapur. Banyak program bagus gagal bukan karena idenya salah, melainkan karena kapasitas operasionalnya tidak siap. Literature review implementasi MBG menyoroti kebutuhan manajemen yang konsisten, koordinasi antarpihak, serta kesiapan fasilitas agar standar bisa sama lintas daerah. Dalam konteks global, bahkan ada studi tentang Ghana yang menyoroti bagaimana austerity dan tekanan fiskal dapat memukul implementasi school feeding di level sekolah; pesannya jelas: ketika ekonomi melambat atau anggaran mengetat, program rutin besar akan diuji bukan di ruang rapat, tetapi di dapur-dapur sekolah.[9]
Jadi, mampukah negara membiayai MBG? Ya; tetapi hanya jika desainnya “keras”.
Di titik ini, pertanyaan paling menentukan bukan “pro atau kontra MBG”, melainkan “apakah MBG diperlakukan seperti program raksasa yang membutuhkan disiplin raksasa?”
Jawaban paling jujur: negara bisa membiayai MBG jika MBG dibangun dengan arsitektur pembiayaan, disiplin tata kelola, dan pagar eskalasi yang jelas. Jika tidak, MBG bisa menjadi program yang “jalan” tetapi mahal, rawan kebocoran, dan memicu kekecewaan publik karena kualitasnya inkonsisten; yang akhirnya merusak legitimasi program sosial itu sendiri.
Agar “bom waktu” berubah menjadi “investasi generasi”, setidaknya lima rem pengaman harus dipasang sejak awal:
- Bertahap dan tepat sasaran lebih dulu, bukan universal instan. Bukti sintesis global menunjukkan school feeding dapat memberi dampak pada anak-anak yang mengalami kerentanan sosial-ekonomi, tetapi besaran dampak bergantung konteks dan desain program. Artinya, prioritas (wilayah/kelompok rentan) bukan sekadar strategi anggaran; itu strategi efektivitas.
- Standar “nutrisi dan keamanan”, bukan “bahan seragam”. Indonesia beragam. Memaksa bahan yang sama di semua daerah menaikkan biaya logistik. Yang dibutuhkan adalah standar nutrisi minimal dan standar keamanan pangan, sementara bahan bisa adaptif dan lokal agar efisien dan mendukung rantai pasok domestik.[10]
- Pengadaan berbasis mutu dan kinerja, bukan sekadar harga termurah. Value for money harus dibuktikan: kualitas bahan sesuai, porsi sesuai, higienis, terverifikasi. Literatur tata kelola anggaran dan transparansi menegaskan bahwa desain transparansi/partisipasi publik dapat memperkuat akuntabilitas belanja; terutama pada program yang besar dan rutin.[11]
- Audit yang nyata: gabungkan audit formal + pengawasan berbasis data. Eksperimen lapangan di Indonesia menunjukkan audit/monitoring bisa menurunkan “missing expenditures” dalam proyek publik.[12] Pelajarannya relevan: pengawasan bukan sekadar wacana integritas; ia adalah intervensi kebijakan yang punya efek nyata bila dirancang serius.
- Ukuran keberhasilan berbasis hasil (outcome), bukan serapan. Menahan godaan menyamakan “anggaran terserap” dengan “program berhasil” adalah ujian kedewasaan kebijakan. Literatur menekankan framing yang benar: program makan sekolah berada di persimpangan gizi–pendidikan, sehingga indikator harus lintas sektor, bukan hanya jumlah porsi.
Penutup.
MBG bisa menjadi cerita besar tentang negara yang hadir sejak pagi; mendorong anak-anak belajar dalam kondisi lebih layak, menutup celah gizi, dan mengurangi beban keluarga. Tetapi di balik piring yang tampak sederhana, ada mesin pembiayaan dan tata kelola yang kompleks.
Jika MBG dibangun bertahap, tepat sasaran, transparan, ketat pada nutrisi dan keamanan pangan, serta keras pada akuntabilitas, ia bisa menjadi investasi generasi dengan biaya yang terkendali. Jika tidak, ia berisiko menjadi program yang mahal, melebar tanpa rem, dan memicu kekecewaan publik karena kualitasnya naik-turun.
Bom waktu anggaran bukan takdir. Ia alarm desain. Dan alarm itu seharusnya didengar sebelum program membesar; bukan setelah ia terlanjur mengikat APBN bertahun-tahun.
Inilah Simulasi skenario; mengapa “10% saja” itu bisa menjadi triliunan.
Agar bom waktu anggaran tidak berhenti sebagai metafora, mari uji dengan simulasi sederhana. Anggap program melayani N penerima selama H hari sekolah dengan biaya C rupiah per porsi. Total biaya tahunan kira-kira:
Total = N × C × H
Sebagian diskusi publik sering memakai patokan biaya per porsi sekitar Rp15.000 dan hari efektif sekolah yang bisa berada di kisaran ratusan hari dalam setahun (misalnya 255 hari dalam satu rujukan populer-akademik).1 Saya ambil angka ini hanya untuk menunjukkan pola, bukan untuk mengklaim itulah angka final yang pasti dipakai.
Skenario agresif (contoh nasional).
- N = 60 juta penerima (skala sangat besar, mendekati “nasional”)
- C = Rp 15.000/porsi MBG
- H = 255 hari (Jumlah hari sekolah siswa yang mendapat manfaat)
Hitung bertahap:
- Biaya per hari: 60.000.000 × 15.000 = 900.000.000.000 = Rp 900 miliar per hari
- Biaya tahunan: Rp 900 miliar × 255 = Rp 229.500 miliar = Rp 229,5 triliun per tahun
Angka ini belum bicara dapur baru, investasi cold chain, peningkatan pengawasan, atau biaya koordinasi lintas lembaga. Ini baru “piringnya”.
1) Jika biaya per porsi naik 10% (Rp15.000 → Rp16.500).
Karena N dan H tetap, total ikut naik 10%,maka 10% × Rp Rp 229,5 triliun = Rp 22,95 triliun tambahan per tahun Total baru ≈ Rp 252,45 triliun per tahun. Pesan kuncinya: inflasi pangan 10% pada skala nasional bukan lagi “penyesuaian kecil”, ia setara belasan triliun yang harus dicari setiap tahun.
2) Jika penerima bertambah X juta (misal X = 5 juta) akibat “ekspansi diam-diam”.
Tambahan biaya = X × C × H = 5.000.000 × 15.000 × 255
Maka : 5.000.000 × 15.000 = 75.000.000.000 × 255 = 19.125.000.000.000 = Rp 19,125 triliun tambahan per tahun
Maknanya: menambah 5 juta penerima—tanpa mengubah kualitas menu—setara menambah beban belanja tahunan dua digit triliun.
3) Skenario gabungan: biaya per porsi naik 10% dan penerima naik 5 juta.
Tambahan kira-kira: +Rp 22,95 triliun (inflasi porsi 10%) +Rp 19,125 triliun (ekspansi 5 juta penerima) Total tambahan ≈ Rp 42, 075 triliun per tahun
Dengan kata lain, hanya dua perubahan yang “terlihat wajar” di ruang politik, kenaikan biaya per porsi dan perluasan penerima, bisa memicu lonjakan sekitar Rp 40 triliun per tahun dalam simulasi skala nasional.
Penutup (jebakan belanja wajib + biaya peluang).
Di titik inilah MBG berisiko masuk jebakan belanja wajib: ketika program rutin sudah melebar, ia berubah menjadi komitmen yang harus dibayar dulu sebelum negara membiayai kebutuhan lain. Dan karena APBN bukan kantong tanpa dasar, setiap tambahan belanja puluhan triliun berarti biaya peluang: ruang untuk memperbaiki puskesmas, imunisasi, sanitasi, peningkatan mutu guru, penanganan anemia remaja, atau intervensi gizi yang lebih terarah bisa terdesak—bukan karena tidak penting, melainkan karena kalah “terlihat” dibanding piring makan yang hadir setiap hari. Pada titik ini juga, pertanyaan MBG bukan lagi ‘apakah kita peduli gizi anak’, tetapi ‘apakah kita siap mengunci puluhan hingga ratusan triliun sebagai belanja rutin; dan konsekuensi pemangkasan diam-diam terhadap layanan publik lain yang menyertainya’.
(Disajikan secara ilmiah dan argumentatif tanpa tendensi pribadi oleh saya : Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M., Advokat & Konsultan Hukum, penulis dan pengamt sosial)
[1] Wells, G. A., Kristjansson, E., et al. (2025). School feeding programs for improving the physical and psychological health of school children experiencing socioeconomic disadvantage. Cochrane Database of Systematic Reviews.
[2] Hastuti, R., & Hariyadi, A. M. (2026). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah (Literature Review). Pro Health Jurnal Ilmiah Kesehatan.
[3] Salim, M. R., & Harsyarudin, M. R. (2026). Program Makan Bergizi Gratis dan Beban Fiskal Negara: Investasi Sosial atau Risiko Anggaran? INOMATEC.
[4] Alderman, H., & Bundy, D. (2012). School feeding programs and development: are we framing the question correctly? The World Bank Research Observer, 27(2), 204–221. (PDF)
[5] ibid
[6] Campos, J. E., & Pradhan, S. (2007). The Many Faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector Level. World Bank. (rekam sitasi di Google Scholar)
[7] Keefer, P., & Roseth, B. (2024). Transparency and grand corruption: Lessons from the Colombia school meals program. Journal of Comparative Economics.
[8] Udiana, G. K., Pramana, I. B. N. T., & Sari, I. A. P. W. I. (2025). Analisis Yuridis Normatif Standar Kualitas dan Keamanan Pangan Dalam Program Makan Bergizi Gratis. Jurnal Dharmaputra Hukum.
[9] Mohammed, A. R. (2019). Understanding the impact and implications of fiscal austerity for the implementation of Ghana’s school feeding programme and social investment strategy. White Rose eTheses.
[10] World Health Organization. (2021). Action framework for developing and implementing public food procurement and service policies for a healthy diet. WHO.
[11] Khagram, S., Fung, A., & De Renzio, P. (2013). Open Budgets: The Political Economy of Transparency, Participation, and Accountability. (buku, Google Books)
[12] Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia. Journal of Political Economy. (NBER working paper PDF)
